Kamis, 26 Agustus 2010

Perbatasan Rawan Senjata Ilegal

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Paula Sinjal menyatakan, kawasan perbatasan sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara, namun sangat rawan menjadi jalur masuk senjata tidak legal.

"Mengingat pentingnya wilayah perbatasan, baik terhadap pertahanan dan keamanan, juga sebagai beranda terdepan pengawal kedaulatan NKRI, seharusnya perlu secepatnya dilakukan peningkatan pengawasan, guna mengantisipasi tindakan-tindakan merugikan kepentingan nasional," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menilai, dalam banyak hal, Indonesia lemah dalam kontrol atas beberapa kawasan strategis, baik di darat, udara apalagi laut, sehingga memudahkan pihak asing untuk berkolaborasi dengan kalangan domestik penguasa maupun pengusaha.

Tujuan dari kolaborasi itu untuk bebas melakukan proses pencurian ikan, perdagangan manusia, perdagangan kayu, penyelundupan senjata dan narkoba serta aktivitas kejahatan transnasional lainnya.

"Tetapi yang juga sangat penting bagi kita mengawasi dan meningkatkan pengamanan kawasan perbatasan, ialah adanya tindakan-tindakan secara sengaja oleh negara tetangga yang memprovokasi dan jelas merugikan kepentingan kita serta menginjak-injak kedaulatan NKRI, yang ujung-ujungnya adalah ingin menguasai kawasan kaya sumber-sumber alam dan lain-lain," ujarnya.

Semua ini perlu diwaspadai. Menurut dia, kejahatan transnasional terus meningkat secara kualitas maupun kuantitas, didukung oleh kemampuan taktis mengelabui petugas.

Jangan lengah

Paula Sinjal juga mengingatkan, sistem pertahanan dan keamanan nasional Indonesia jangan pernah lengah melawan segala bentuk kejahatan transnasional atau upaya-upaya provokasi negara tetangga untuk mengganggu kedaulatan NKRI.

"Karena, kita sudah beberapa kali kecolongan dengan aneka kejadian yang merongrong sistem pertahanan dan keamanan serta kedaulatan kita. Yang jadi aneh, nanti setelah terjadi aksi provokasi, seperti penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), baru kita sibuk mencari sumber dan menduga-duga asal muasal soalnya," katanya.

Paula Sinjal menyatakan tidak setuju dengan sikap lunak yang diperlihatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) atas kasus penyanderaan tiga petugas KKP karena melakukan penangkapan atas tujuh nelayan Malaysia saat mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

"Ini benar-benar sangat menyakitkan kita semua. Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia harus menunjukkan sikap yang tegas atas kasus tersebut. Makanya, kita perlu lebih agresif dalam melakukan diplomasi. Karena musuh tidak juga tinggal diam kan," ujarnya.

Kalau perlu, demikian Paula Sinjal, ada gertakan-gertakan lebih dari sekadar diplomasi yang terukur, sehingga negara tetangga bisa memahami cara bergaul secara beretika.

Antara

Tidak ada komentar:

Posting Komentar